Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, pendekatan pemerintahan Taliban saat ini tidak inklusif. Turki bersedia bekerja sama dengan Taliban, jika kelompok militan itu membentuk pemerintahan yang lebih luas.

“Melihat pendekatan Taliban saat ini, sayangnya kepemimpinan yang inklusif dan menyeluruh belum terbentuk,” kata Erdogan dalam tayangan televisi Haberturk yang dikutip Aljazirah, Jumat (24/9).

“Saat ini, hanya ada beberapa sinyal (tentang) kemungkinan beberapa perubahan bahwa mungkin ada suasana yang lebih inklusif dalam kepemimpinan. Kami belum melihat ini," kata Erdogan.

Komentar Erdogan muncul setelah Duta Besar Turki untuk Afghanistan, Cihad Erginay, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi. Dalam pertemuan itu, Erginay berjanji akan mendukung rakyat Afghanistan dan berkomitmen untuk membangun ikatan bersejarah kedua negara.

Taliban untuk memasukkan perwakilan Tajik, Hazara, dan Uzbek dalam kabinet.

Ada laporan tentang perpecahan di antara para pemimpin Taliban. Keraguan publik tentang persatuan kelompok itu meningkat awal bulan ini, ketika Deputi I Perdana Menteri Abdul Ghani Baradar tampaknya telah menghilang dari pandangan publik. Keberadaannya kemudian simpang siur.

Dikutip dari Aljazirah, penulis dan reporter yang telah menghabiskan beberapa tahun meliput Taliban mengatakan, perpecahan adalah akibat dari perpecahan antara kubu politik dan kubu militer. Saat ini, Taliban terbagi dua menjadi politisi yang ingin meredakan ketakutan rakyat Afghanistan serta masyarakat internasional versus milisi yang masih menunggu rampasan perang.

Sebuah sumber politik yang telah memiliki hubungan selama puluhan tahun dengan petinggi Taliban setuju dengan penilaian tersebut. Dia mengatakan, efek dari keretakan itu meluas dari puncak kepemimpinan hingga ke lapangan.


Eksekusi

Salah satu pendiri Taliban, Mullah Nooruddin Turabi, mengungkapkan, kelompoknya akan kembali menerapkan hukuman eksekusi dan amputasi. Namun berbeda dengan dulu, hal itu mungkin tidak dilakukan secara publik.

Dalam wawancara dengan Associated Press, Turabi menepis kemarahan atas eksekusi yang dilakukan Taliban pada masa pemerintahannya pada 1996-2001. Menurutnya, hukuman semacam itu akan memiliki efek jera.

“Semua orang mengkritik kami atas hukuman di stadion, tetapi kami tidak pernah mengatakan apa pun tentang hukum mereka dan hukuman mereka,” katanya, Kamis (23/9).

Turabi adalah mantan menteri kehakiman dan kepala kementerian yang kerap dikenal sebagai “polisi agama”.